TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait temuan 134 orang pegawai pajak Kemenkeu yang memiliki saham di 280 perusahaan.
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan usai acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Jumat, 10 Maret 2023 hari ini.
“Jadi hari ini, ini sebagai wujud kerja sama ya, KPK dan Kemenkeu dalam katakanlah program pembersihan oknum-oknum pajak yang kita sebutlah tidak berperilaku seperti seharusnya kan. Kita sampaikan hari ini dengan surat saya ke Pak Irjen, ada 134 nama pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup,” kata Pahala kepada wartawan, Jumat, 10 Maret 2023.
Baca Juga: Reka Adegan Penganiayaan Mario Cs, Penyidik: Diawali Dari Mario Menjemput ‘AG’
Pahala menuturkan, 134 orang pegawai pajak itu bukan berarti telah terbukti bersalah. Namun, kata Pahala, tujuan dalam surat KPK tersebut adalah agar Kemenkeu menindaklanjuti lebih jauh mengenai kepemilikan saham yang dimaksud. Sebab, dalam hal ini, sebagian besar kepemilikan perusahaan yang ditemukan bukan atas nama pegawai, melainkan nama istri.
“Ini bukan berarti 134 salah, tetapi dalam surat saya sebutkan tolong ditindaklanjuti. Kenapa mereka mempunyai perusahaan. Ini kan umumnya atas nama istrinya,” ujar Pahala.
“Perusahaan apa itu, ada kaitannya tidak dengan jabatan mereka. Kalau ada kaitannya kan ini ada konflik kepentingan nanti di situ. Itu yang kita akan sampaikan,” lanjutnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Mendenrejo, Jawa Tengah
Sebelumnya, KPK mengungkapkan soal adanya 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Atas temuan itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan pendalaman.
"Tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.
