TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerima sebanyak 207 laporan dalam sepekan mulai dari 13-19 November 2026. Di mana, sebanyak 510 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diselamatkan.
Dalam operasi tersebut, Polri mengamankan 238 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, dari total korban yang terdata, 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Komposisi korban terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul pada Jumat, 20 November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, kata dia para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Adapun modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Dikesempatan yang sama, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, penanganan TPPO menjadi salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” kata Erdi.
Selain penindakan, Polri mencatat 279 kegiatan edukasi pencegahan TPPO melalui program Rise and Speak dengan melibatkan 47.550 peserta. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga di wilayah yang berpotensi menjadi lokasi perekrutan korban.
Dalam aspek perlindungan, sebanyak 84 korban telah dipulangkan selama periode 13–19 November 2026. Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI atau Kementerian P2MI.
Pendampingan terhadap korban meliputi penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Dalam perkembangan perkara lainnya, Nurul menyampaikan bahwa Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol untuk mencari keberadaan Almisri setelah diterbitkannya Red Notice.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri. Nurul membantah informasi mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan kondisi terkini para korban.
Terkait perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyebut perkara yang telah ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman.
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Calon pekerja juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.










