TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset, terutama aturan mengenai pembentukan badan pengelola dan pengawasan aset hasil perampasan. Hal ini, diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Ia menuturkan jika, kajian dilakukan untuk melihat keterkaitan regulasi tersebut dengan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang menjadi perhatian KPK adalah Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” kata Budi pada Kamis, 19 November 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan jika KPK akan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, semangat perampasan aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan keuangan negara.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujarnya.
Budi menjelaskan, pemulihan aset menjadi salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
Di sisi lain, KPK memahami adanya pembahasan di tengah masyarakat mengenai belum diaturnya mekanisme perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik dalam undang-undang tersebut.
KPK berharap pemerintah dan DPR RI tetap membuka ruang bagi masukan publik untuk mengevaluasi regulasi setelah diterapkan. Evaluasi diperlukan guna melihat apakah pelaksanaan undang-undang telah sesuai dengan tujuan pembentukannya.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” tutur Budi.
Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.










