TVRINews, Jakarta
Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa, 17 November 2026.
Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap EHS, yakni sanksi etika dan administratif.

"Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo, Selasa, 17 November 2026.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis KKEP menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access). Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Tidak terima dengan putusan tersebut, kata Trunoyudo, Eko menyatakan banding.
"Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," ujarnya.
Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026. Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh politik. Selain itu, terdapat dugaan penyadapan ilegal terhadap kalangan jurnalis dan pengusaha.










