TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 besok. Di mana, sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri tersebut akan berlangsung di Markas Besar Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangan yang diterima tvrinews.com di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Lebih lanjut, ia menuturkan dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal.
Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Sementara itu, anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi.
Dalam perkara ini, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, pelaksanaan sidang akan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas serta menjunjung tinggi objektivitas dan akuntabilitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutupnya.










