TVRINews, Bandung
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka B.K. dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan kronologis yang disampaikan, proyek pembangunan tersebut bernilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000,00 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui APBN.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa dengan jangka waktu pelaksanaan yang kemudian diubah melalui addendum menjadi 231 hari kalender atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 dengan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000,00.
Dalam pelaksanaannya, tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Sementara itu, tersangka B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Selain itu, pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka D.W.R. mengalami deviasi minus dengan bobot kuantitas pekerjaan terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Meskipun demikian, tersangka B.K. tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Sebelumnya, tim penyidik juga telah memeriksa tersangka D.W.R. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain.
Atas perbuatannya, para tersangka diatur dan diancam pidana primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta subsidiair Pasal 604 dengan ketentuan pasal serupa.
Pada hari Jumat, 13 November 2026, penyidik telah memeriksa tersangka B.K. selama kurang lebih enam jam. Setelah pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026 untuk kepentingan penyidikan.
