TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini, masih terus menelusuri dugaan aliran uang kepada sejumlah oknum di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam perkara pengadaan barang dan jasa penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, jika pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi mulai dari unsur ASN, mantan pejabat BNPB, dan pihak swasta pada 9 hingga 12 November 2026. Di mana, pemeriksaan terhadap saksi dari BNPB diarahkan untuk mengungkap mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung perusahaan yang menjadi penyedia proyek.
“Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta,” kata Budi kutip Jumat, 13 November 2026.
Ia juga menerangkan, jika proyek-proyek tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta berbagai kebutuhan penanggulangan bencana lainnya. Pembiayaannya menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB.
Menurutnya, mekanisme penunjukan langsung memang dapat digunakan dalam pengadaan yang berkaitan dengan kondisi kedaruratan. Namun, KPK menemukan indikasi mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
“Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut,” ujarnya.
Selain memeriksa proses pengadaan, penyidik juga mendalami keterangan sejumlah pihak swasta mengenai dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB.
Budi mengungkapkan, dugaan pemberian uang tersebut disebut berlangsung berulang kali. KPK kini menghitung secara terperinci nilai proyek yang dikerjakan masing-masing perusahaan serta besaran kickback yang diduga diberikan.
“Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya,” katanya.
Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, KPK memanggil sejumlah direktur perusahaan dan pihak swasta. Pada Senin, 9 November 2026, ada sebanyak sembilan saksi dipanggil, termasuk Komisaris PT Trans Lintas Selaras IRF serta sejumlah direktur perusahaan logistik dan penyedia jasa. Namun, hanya empat saksi berinisial AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui hadir.
Kemudian, pada Selasa, 10 November 2026 penyidik memanggil sejumlah pimpinan perusahaan, antara lain Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa FN, Direktur Utama PT Indo Artha Multitek NR, dan Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer EDA, serta beberapa saksi dari pihak swasta. Lima saksi, yakni HT, NR, EDA, IDP, dan AP, diketahui memenuhi panggilan.
Pemeriksaan berlanjut pada Rabu, 11 November 2026 terhadap Direktur PT Trans Lintas Selaras TSP, sejumlah saksi swasta, dan enam ASN BNPB. Saksi yang hadir pada hari itu antara lain HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP.
Sementara pada Kamis, 12 November 2026, KPK memanggil mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB berinisial PD serta tiga ASN BNPB berinisial DS, PN, dan EP. Belum diketahui siapa saja yang memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
