TVRINews, Jakarta
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Terbaru, penyidik memeriksa saksi dari pihak PT BSJ menyusul ditetapkannya perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi.
Pemeriksaan saksi ini dilangsungkan pada Kamis, 12 November 2026, pasca penetapan status hukum korporasi yang merujuk pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa tim penyidik memeriksa dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 November 2026.
Dua saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial DP selaku perwakilan dari PT BSJ, serta DMP dari PT DDA atau AG.
Modus Operandi PT BSJ: Tambang Ilegal hingga Suap Pejabat
Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti dan gelar perkara, PT BSJ dijerat sebagai tersangka korporasi atas sejumlah pelanggaran berat. Perusahaan tersebut diduga tetap nekat melakukan aktivitas penambangan nikel meski masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya telah berakhir sejak tahun 2015.
Dalam aksinya, PT BSJ diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, perusahaan juga disinyalir menambang di dalam kawasan hutan lindung serta menggunakan dokumen IUP lain untuk melegalkan penjualan hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang sah.
Guna melancarkan kegiatan ilegal tersebut, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang pelicin kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak dilakukan secara semestinya. Seluruh rangkaian kegiatan tambang ilegal ini dinilai sarat akan upaya memperkaya diri dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang masif.
Penggeledahan dan Sita Barang Bukti Elektronik
Sebelum penetapan korporasi ini, Tim Penyidik JAM PIDSUS telah bergerak cepat melakukan rangkaian penggeledahan pada Kamis, 5 November 2026 lalu di sejumlah lokasi strategis, termasuk kantor PT BSJ dan PT DDA.
Selain kedua kantor perusahaan tersebut, penggeledahan juga menyasar tiga kantor lain yang diduga terafiliasi dengan pihak berinisial AK, yakni PT KAA di Gedung APL Tower Central Park serta PT DDR di dua lokasi berbeda yaitu Gedung Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jakarta Pusat. Tim turut menggeledah sebuah rumah kediaman di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
(Foto: TVRINews/HO-Kejagung)
Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa dari penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Bukti-bukti yang disita meliputi dokumen operasional tambang nikel di Sultra, serta berbagai barang bukti elektronik mulai dari telepon genggam, laptop, CPU, hingga server.
Pihak Kejagung memastikan seluruh proses penyidikan kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra ini dijalankan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
