TVRINews, Jakarta
Tim penyidik Jampidsus memeriksa saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan Sucofindo guna melengkapi berkas perkara korupsi.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai 2020.
Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026 ini menghadirkan saksi-saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Citra Lampia Mandiri (PT CNI), dan PT Sucofindo.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa kelima saksi tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan guna memperkuat dan melengkapi berkas perkara.
"Dari kelima saksi tersebut, sebanyak tiga orang berasal dari Kementerian ESDM dengan inisial masing-masing IPA, YS, dan YB," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 November 2026
Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari saksi berinisial AW dari pihak PT CNI serta SH dari PT Sucofindo.
Anang menegaskan, selama proses penyidikan berlangsung, Tim Penyidik JAM PIDSUS senantiasa menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, independen, dan akuntabel. Penyidikan juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Modus Operandi Ekspor Nikel Ilegal
Berdasarkan hasil penyidikan, Tim Penyidik JAM PIDSUS menemukan fakta bahwa pada rentang tahun 2017 hingga 2019, PT CNI yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terintegrasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), secara melawan hukum mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Dalam menjalankan aksinya, PT CNI diduga meminta NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari untuk menerbitkan dokumen uji kadar nikel yang tidak sebenarnya. Dokumen fiktif tersebut kemudian digunakan sebagai syarat pemenuhan kelengkapan ekspor.
Berbekal dokumen rekayasa itu, sejumlah pejabat tinggi kementerian turut terseret. MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode 2013–2017 bersama BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI.
Padahal, saat itu PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi syarat mutlak penerbitan rekomendasi izin ekspor.
Tak berhenti di situ, usai mengantongi rekomendasi izin ekspor, pihak PT CNI juga meminta MRI dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan WIUP Mineral Logam Batubara Dinas ESDM Provinsi Sultra agar tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan Rencana Kerja Belanja (RKB).
"Sehingga persetujuan RKB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor," jelas Anang.
Rugikan Negara Rp401 Miliar
Kapuspenkum menambahkan, para penyelenggara negara yang memuluskan pengurusan dokumen manipulatif tersebut juga diduga secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari pihak PT CNI.
Berdasarkan hasil perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para tersangka bersama pihak PT CNI ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang masif.
"Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp401.653.737.469,69," pungkas Anang.
