TVRINews, Bandung
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah meminta kepada seluruh jajaran Polri agar memperkuat penindakan terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja. Di mana, lanjutnya Kabareskrim Polri dan para Kapolda diinstruksikan untuk menindak pelaku yang meresahkan masyarakat.
Ia mengatakan, jika praktik percaloan yang disertai pungutan liar menjadi persoalan yang harus ditangani agar pencari kerja tidak dirugikan ketika berupaya mendapatkan pekerjaan.
“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” kata Suyudi kutip dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Kamis, 12 November 2026.
Guna memastikan penanganan berjalan di seluruh wilayah, Kapolri secara khusus menginstruksikan Kabareskrim dan para Kapolda agar mengambil langkah tegas terhadap praktik tersebut. Penindakan mencakup dugaan percaloan perekrutan tenaga kerja di kawasan industri maupun di lingkungan internal perusahaan.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” tegasnya.
Suyudi juga meminta para pencari kerja berani menyampaikan laporan apabila mengalami pemerasan atau menemukan praktik perekrutan yang disertai pungutan tidak semestinya.
Masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut melalui layanan Call Center Polri 110. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan kepada Bhabinkamtibmas atau Kapolsek di wilayah masing-masing.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tutur Suyudi.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan pencari kerja agar lebih cermat menghadapi tawaran pekerjaan yang tidak resmi. Ia juga berpesan kepada para asesor uji kompetensi untuk menjaga integritas dalam melakukan penilaian.
Menurutnya, proses uji kompetensi yang berintegritas diperlukan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap kemampuan para pencari kerja.
Melalui program Poliran, Polri mendorong terciptanya lingkungan pencarian kerja yang lebih aman sekaligus menekan praktik pungutan liar dan percaloan yang berpotensi merugikan masyarakat.
