TVRINews, Jakart
Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai keputusan tersebut tepat dan sebanding dengan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Rabu, 11 November 2026.
Habiburokhman menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa terbutuk yang mencoreng citra kepolisian. Menurutnya, penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara dapat merusak kredibilitas institusi serta mengancam kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar," katanya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai keputusan PTDH tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat yang dilakukan anggotanya, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Ia juga meminta agar ketegasan serupa diterapkan terhadap pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti bersalah harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," tuturnya.
Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidana dalam perkara tersebut demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga.
