TVRINews, Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik Kejagung mendalami dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut, termasuk kegiatan penambangan yang diduga tetap berlangsung meskipun izin operasionalnya telah berakhir.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dilakukan pada Selasa, 10 November 2026 di Jakarta.
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2013 hingga 2025,” ujar Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.
Anang mengungkapkan, salah satu dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian penyidik adalah aktivitas penambangan yang tetap dilakukan PT BSJ setelah masa berlaku izinnya berakhir pada 2014.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perusahaan tersebut diduga masih menjalankan kegiatan penambangan nikel hingga 2025, meskipun izin yang dimilikinya telah habis masa berlakunya.
“Permasalahan yang ditemukan penyidik adalah perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel selama bertahun-tahun setelah izin operasionalnya berakhir pada 2014,” jelas Anang.
Dalam perkara ini, penyidik juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan keuntungan perusahaan. Anang menyebut PT BSJ dikelola oleh seseorang berinisial AK, yakni Arif Kurniawan, yang disebut sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan.
“Dalam pengelolaan perusahaan tersebut terdapat pihak berinisial AK yang disebut sebagai pemilik manfaat dan diduga turut memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut,” ungkapnya.
Kejagung Dalami Dugaan Aliran Suap
Selain menetapkan tersangka korporasi, Kejagung juga terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik turut mendalami dugaan pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang kepada oknum penyelenggara negara untuk mempermudah berbagai proses pengelolaan pertambangan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan pengurusan administrasi, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
Menurut Saiful, penyidik tengah menelusuri dugaan praktik pemberian sejumlah uang atau fasilitas kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan dan pengawasan pertambangan.
“Penyidik menemukan dugaan adanya pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi dan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini menjadi bagian yang terus kami dalami dalam penyidikan perkara tersebut,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, dugaan praktik suap tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan, tetapi juga diduga menyentuh proses produksi dan penjualan hasil tambang.
Saiful menegaskan, penyidik akan menelusuri keterkaitan antara pihak perusahaan dengan penyelenggara negara yang diduga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan nikel.
“Setiap proses dalam tata kelola pertambangan, mulai dari perizinan, produksi, hingga penjualan, memiliki keterkaitan dengan kewenangan penyelenggara negara. Karena itu, dugaan pemberian kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan tersebut akan kami telusuri lebih lanjut,” tegasnya.
Pengusutan perkara ini menjadi bagian dari upaya Kejagung membongkar dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 2013–2025.
Penyidik masih mendalami peran korporasi, pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam praktik yang diselidiki.
Kejagung diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk dugaan pelanggaran perizinan dan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.
