TVRINews, Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Penetapan dilakukan pada Jumat, 6 November 2026, setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan melakukan gelar perkara.
Dalam pengembangan penyidikan, Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung juga menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sultra, Senin, 9 November 2026.
Penggeledahan dilakukan dengan pendampingan Tim Forensik Digital. Enam lokasi yang digeledah meliputi: Kantor PT ANI di Kota Kendari, Kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT AMI di Kota Kendari, Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.
“Dari penggeledahan tersebut, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi,” sebut Anang, dalam siaran pers yang diterima, Selasa, 10 November 2026.
Penyidik akan meneliti seluruh barang bukti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi. Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian.
Dalam perkara ini, penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan izin tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen. Dokumen yang dimaksud meliputi studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik juga menduga PT BSJ tetap melakukan penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Selain itu, perusahaan tersebut diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
PT BSJ juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Hasil tambang tersebut kemudian dijual menggunakan dokumen IUP perusahaan seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangannya.
Penyidik turut mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik menduga aktivitas penambangan dan penjualan nikel memberikan keuntungan kepada PT BSJ serta menimbulkan kerugian keuangan negara.
Untuk memastikan besaran kerugian, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas ahli.
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Penyidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Sementara itu, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
PT BSJ disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
