TVRINews, Jakarta
Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan sidang kode etik terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk pejabat berpangkat tinggi. Penegakan kode etik dipastikan berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penentuan pimpinan dan perangkat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) disesuaikan dengan pangkat terduga pelanggar. Penetapannya menjadi kewenangan Kapolri.
Untuk terduga pelanggar berpangkat perwira tinggi (Pati) bintang dua aktif, pimpinan komisi sidang berasal dari perwira tinggi bintang tiga.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri, ya. Ini. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” terang Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu, 11 November 2026.
Isir menjelaskan, komposisi majelis sidang untuk pejabat dengan pangkat lebih tinggi akan disesuaikan. Polri akan menyampaikan susunan majelis tersebut lebih lanjut.
“Karena tadi terduga pelanggar Pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut,” sambungnya.
Ia kembali menegaskan, Polri memiliki sistem dan prosedur yang berlaku bagi seluruh anggota. Pangkat maupun jabatan tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses penegakan kode etik.
“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” pungkas Irjen Johnny Eddizon Isir.
Penegasan Polri tersebut disampaikan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta.
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta. Dalam sidang etik, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan itu diambil Majelis KKEP Polri setelah menggelar sidang selama 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB, Selasa (10/11/2026).
Isir menyampaikan, dalam persidangan tersebut Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus penyadapan ilegal.
Keputusan PTDH ini menjadi penegasan penegakan kode etik di lingkungan Polri, termasuk terhadap anggota yang menduduki jabatan tinggi.
