TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026 malam ini. Di mana, putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sidang tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua serta tiga anggota komisi.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika pemeriksaan terhadap Ahrie dilakukan atas dugaan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri saat yang bersangkutan bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam putusannya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Meski demikian, Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan di tingkat banding masih akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Isir menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh personelnya. Menurut dia, penegakan disiplin dan kode etik merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” kata Isir.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut memantau jalannya persidangan menilai proses pemeriksaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan dan mendalami bukti.
Ia menyebut Kompolnas mencermati pemeriksaan sejumlah saksi serta barang bukti dalam persidangan. Menurutnya, proses tersebut berjalan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas.
Polri juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap personel lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut telah dijadwalkan pada waktu berikutnya. Hasilnya akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel.
