TVRINews, Jakarta
Polda Metro Jaya memastikan tidak melakukan penangkapan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mendatangi lokasi di GOR Bulutangkis. Hal tersebut, diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika kedatangan penyidik tersebut merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Enggak ada yang diamankan,” kata Budi saat dihubungi awak media pada Kamis, 12 November 2026.
Tak hanya itu, ia menegaskan jika kedatangan penyidik ke lokasi hanya untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam dua panggilan pemeriksaan yang telah dilayangkan sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Firli menyampaikan akan menghadiri pemeriksaan berikutnya yang segera dijadwalkan oleh penyidik.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujarnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak kepada waratawan, Rabu, 22 November 2023 malam.
"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Ade, Rabu 22 November 2023.
Beberapa alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka yakni, dokumen penukaran valas senilai Rp7,4 miliar. Ada juga hasil ekstraksi 21 ponsel. Namun, Firli Bahuri hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Meski, sudah berstatus tersangka.
Atas perbuatannya, Ketua KPK itu akan dengan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,” tukas Ade.
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) rupanya pernah melakukan pengaduan masyarakat (dumas), terkait dirinya pernah menyerahkan uang senilai Rp1,3 miliar ke mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menjadikan penyerahan uang miliaran itu, menjadi dasar pengusutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.
"Betul sekali. Intinya bahwa materi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK dimana Syahrul Yasin Limpo sebagai terdakwa saat ini itu beririsan ya, beririsan fakta peristiwanya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita lakukan," ujar Ade Safri, Kamis, 27 Juni 2024.
Lebih jauh, ia menerangkan jika kesaksian terkait penyerahaan uang SYL pada Firli itu bukanlah hal baru. Dimana, hal tersebut sudah tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.
Termasuk terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp500 juta, yang terjadi di salah satu Gor Badminton di kawasan Jakarta Pusat.
"Apa yang disampaikan oleh terdakwa Syahrul Yasin Limpo maupun terdakwa lainnya maupun saksi-saksi lainnya sudah ada yang masuk dalam BAP kita," tambah Ade.
Walaupun begitu, Ade Safri enggan membeberkan lebih jauh terkait dengan pekembangan penanganan kasus Firli Bahuri. Namun, ia menegaskan dirinya saat ini penyidik sedang tengah berupaya melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti.
"Yang jelas penyidikan sampai saat ini masih berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk P19 dari jaksa penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta," pungkasnya
