TVRINews, Jakarta
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Tahapan tersebut meliputi perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," kata Suyudi, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi menjelaskan, tahapan pertama adalah perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui Irjen Slamet Uliandi (SU), kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan eks Plt Kabagmon Ahrie Sonta (AS). Perintah tersebut selanjutnya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahapan kedua adalah provisioning atau proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan. Dalam perkara ini, kata Suyudi, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem PenLink’s X (PLX). Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Keempat, Pelaporan Hasil Penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
Adapun tahapan kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS dan dilaksanakan oleh Tim TSU.
Lebih lanjut, Suyudi memaparkan bahwa proses provisioning dalam perkara tersebut diduga dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal atau atensi.
Jalur pertama merupakan jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan chart, selanjutnya dilakukan verifikasi, persetujuan secara berjenjang, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal atau atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Suyudi menuturkan bahwa target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," tuturnya.
Suyudi menjelaskan, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis pelaksanaan yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan melalui jalur resmi.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," pungkasnya.
