TVRINews, Bali
Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Bali, Kamis, 5 November 2026.
Puluhan WNA tersebut terdiri atas 24 warga negara Kamerun, tiga warga negara Turkmenistan, dan satu warga negara Georgia. Pengamanan dilakukan melalui operasi gabungan berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi lokasi tersebut sebagai tempat yang diduga menjadi markas kegiatan ilegal.
Hasil pemeriksaan menunjukkan, aktivitas para WNA tersebut diduga dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian peran. Seorang WN Georgia bertindak sebagai manajer, 24 WN Kamerun berperan sebagai operator dan admin, sedangkan tiga WN Turkmenistan bertugas sebagai petugas keamanan.
Berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar WNA tersebut diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12. Sementara itu, tiga orang lainnya memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif.
Dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap seluruh WNA tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di Indonesia.
"Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan," kata Novyandri dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 12 November 2026.
Saat ini, seluruh WNA tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menunggu pelaksanaan deportasi sebagai bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyatakan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, terutama di kawasan pariwisata Bali. Menurut Ramdhani, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung kualitas pariwisata Indonesia.
"Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali," ujar Ramdhani.
"Penindakan ini juga merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi dan semangat Imigrasi untuk Rakyat. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bali yang telah mendukung tugas keimigrasian melalui pemberian informasi dan kolaborasi di lapangan," lanjutnya.
