TVRINews, Jakarta
Bareskrim Polri telah mengungkap sebanyak lima kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modus, termasuk pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan militer bayaran di Rusia. Hal ini, diungkapkan Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah.
Pada kasus tersebut, lanjutnya sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, berbagai modus perdagangan orang tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan beragam cara untuk merekrut korban, termasuk melalui media sosial dan tawaran pekerjaan dengan imbalan besar.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Jumat, 13 November 2026.
Salah satu kasus yang diungkap berkaitan dengan penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kata dia, seorang perempuan berinisial M direkrut dengan janji pekerjaan sebagai asisten rumah tangga bergaji Rp1,2 juta.
“Setelah diberangkatkan pada Agustus 2024, keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi pada Februari 2026,” kata dia
Dalam perkara ini, lima tersangka ditetapkan. Mereka diduga terlibat dalam perekrutan, pemberian sponsor, serta pengurusan dokumen dan visa. PT Alpa Nusantara Perdana turut disebut dalam proses penyidikan.
Kasus berikutnya melibatkan tujuh perempuan yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Keberangkatan para perempuan tersebut berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Bareskrim juga mengungkap dugaan perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan. Para korban dijanjikan menikah dengan warga negara China dan ditawari mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Penyidik menemukan dugaan jaringan agen yang menghubungkan Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Nilai transaksi dalam praktik tersebut disebut mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.
Tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan dalam perkara ini. Para tersangka diduga berperan sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Dua perkara lainnya berkaitan dengan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, dan tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak 10.000 dolar AS. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MI yang diduga bertanggung jawab dalam perekrutan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap perekrutan WNI melalui TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji 3.000 dolar AS per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.
Dalam kasus tersebut, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul mengatakan, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut, termasuk pihak yang merekrut, membiayai, mengatur perjalanan, menerima keuntungan, serta mengelola aliran dana.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.
Dalam penanganan kasus penempatan PMI ke Arab Saudi, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mencabut izin PT ANP untuk melaksanakan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia.
Guritno menyebut perusahaan tersebut sebelumnya pernah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penempatan PMI pada 30 September 2025. Sanksi diakhiri pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, dengan status tetap dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama Sudari SM yang meninggal dunia di Arab Saudi. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS.
Atas pelanggaran yang kembali ditemukan selama masa pengawasan, Kementerian P2MI mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menyampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar memastikan proses perekrutan dan penempatan kerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi. Tawaran gaji maupun bonus besar tanpa kejelasan legalitas perlu diwaspadai karena dapat menjadi bagian dari modus perdagangan orang.
“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Selain penegakan hukum, Bareskrim Polri mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
