TVRINews, Semarang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengamankan tujuh warga negara (WN) Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kota Semarang, Jumat, 6 November 2026.
Penindakan tersebut dilakukan melalui operasi mandiri secara serentak di dua lokasi, yakni sebuah hotel dan rumah di wilayah Kota Semarang. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah warga negara asing (WNA).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, mengatakan petugas langsung melakukan operasi setelah menerima informasi dari masyarakat.
"Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas penyalahgunaan izin tinggal, sehingga tim langsung bergerak melakukan operasi serentak di dua titik yang telah dipetakan, menyasar salah satu hotel dan sebuah rumah di Kota Semarang," ujar Haryono dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Jumat, 13 November 2026.
Dari tujuh WN Vietnam yang diamankan, enam orang merupakan perempuan dan satu orang laki-laki. Sebanyak lima orang ditemukan di salah satu hotel di Kota Semarang, sedangkan dua lainnya diamankan di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Semarang Utara.
Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, serta kunci kamar hotel.
Berdasarkan pemeriksaan awal, enam WN Vietnam diketahui masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Sementara itu, satu orang lainnya menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Bisnis dengan indeks C2.
Ketujuh WNA tersebut diduga melanggar ketentuan keimigrasian karena menggunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan aktivitas bekerja sebagai PSK.
Saat ini, seluruh WNA asal Vietnam tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik keimigrasian. Imigrasi Jawa Tengah menegaskan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Deportasi dan penangkalan agar tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," jelasnya.
Imigrasi Jawa Tengah juga memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayahnya akan terus ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian.
Haryono menegaskan, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas imigrasi, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
"Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, karena pengawasan orang asing bukan hanya tugas petugas imigrasi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat sesuai amanat Dirjen Imigrasi," ucapnya.
