TVRINews, Jakarta
Kortastipidkor Polri telah melakukan menyita sebanyak 44 aset dengan nilai Rp286,27 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012–2016. Hal ini, diungkapkan oleh Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika penyitaan dilakukan secara bersamaan di sejumlah lokasi sejak pekan lalu hingga Kamis. Penyidik juga memasang plang pada aset-aset tersebut sebagai penanda status penyitaan.
Menurut Yusuf, aset yang diamankan tersebar di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sumatera Selatan, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.
Khusus di Sumatera Selatan, penyidik menyita 38 objek dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Aset tersebut terdiri atas tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Jumat, 13 November 2026.
Selain itu, ia menerangkan jika penyidikan perkara ini berawal dari pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology. Dalam proses pengajuan, pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko diduga tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Pembiayaan tersebut kemudian mengalami kemacetan dengan sisa kewajiban pembayaran mencapai 9 juta dolar AS.
LPEI selanjutnya memberikan pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga fasilitas pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan yang telah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Technology, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.
“PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap,” ujar Yusuf.
Dalam proses pencairan tersebut, penyidik juga menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan tidak diperiksa secara memadai. PT Maxima Inti Finance pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.
Kortastipidkor Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah FH, Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018; NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018; DSD, Kepala Divisi Pembiayaan; IS, Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016; AS, Direktur Pelaksana IV LPEI; serta DM, Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014–2022.
