TVRINews, Jakarta
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan pelindungan kepada 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam tujuh perkara yang diungkap Polda Metro Jaya. Hal tersebut, diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin.
Selain pelindungan, kata dia LPSK juga menyiapkan layanan pemulihan bagi korban dan keluarga yang terdampak.
Tak hanya itu, ia mengatakan jika penanganan korban TPPO harus memperhatikan dampak yang dialami korban maupun keluarganya. Sebab, tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan dampak langsung bagi korban, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.
“Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Wawan dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Ketujuh perkara itu meliputi perekrutan dan pengiriman WNI ke Rusia dan Malaysia secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan PMI yang tidak sesuai janji, eksploitasi ABK melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.
Wawan menjelaskan, layanan pemulihan yang diberikan LPSK akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban serta keluarganya. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah layanan psikososial di bidang pendidikan bagi anak korban.
Selain itu, keluarga korban juga dapat memperoleh dukungan pemulihan lainnya, seperti bantuan modal usaha maupun pendidikan bagi anak, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Terkait pemenuhan hak restitusi, Wawan menegaskan bahwa hak tersebut diperuntukkan bagi korban tindak pidana dan menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga. Sementara keluarga korban tetap dapat mengakses layanan pemulihan lainnya melalui LPSK.
Wawan turut menyampaikan perkembangan permohonan pelindungan yang diterima lembaganya. Hingga 11 November 2026, LPSK mencatat sebanyak 15.836 permohonan pelindungan. Dari jumlah tersebut, 217 permohonan berasal dari korban TPPO.
LPSK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dalam penanganan tujuh perkara tersebut. Lembaga itu juga membuka ruang bagi korban, pendamping, maupun aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan pelindungan dan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wawan berharap layanan tersebut dapat membantu korban TPPO memperoleh rasa aman sekaligus mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi dan melanjutkan kehidupan.
