TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perjudian online. Di mana, sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga menjadi tempat penampungan dana hasil aktivitas ilegal di blokir dan Rp28 miliar diamankan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengungkapkan, total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458. Penyidikan perkara ini dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.
Kasus tersebut berawal dari patroli siber Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025. Dalam penelusuran itu, penyidik menemukan sebuah situs yang menawarkan berbagai permainan judi online, seperti slot, live casino, togel, olahraga, poker, dan e-sport.
Situs tersebut menyediakan beragam saluran pembayaran untuk transaksi deposit, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Penyidik menduga pengelola menggunakan server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menjalankan aktivitas situs sekaligus menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” kata Suhasto pada Senin, 16 November 2026.
Untuk mengungkap aliran dana, penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bareskrim juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta memblokir situs melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs tersebut diduga masih bisa diakses menggunakan VPN. Penyidik menyebut penggunaan server luar negeri dan perubahan entitas oleh pengelola menjadi tantangan dalam penanganan perkara.
Saat ini, penyidik masih menelusuri pemilik sebenarnya dan pihak yang menjadi penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang diblokir.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan, sebagian rekening yang ditemukan merupakan rekening nominee, yakni rekening yang dibuat menggunakan identitas orang lain.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” ujar Alfret.
Menurutnya, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka, termasuk kemungkinan peran sebagai penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam penyidikan ini, Bareskrim menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online maupun tergiur janji keuntungan instan. Ia menilai praktik tersebut dapat berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri juga meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui aktivitas perjudian online atau dugaan tindak pidana pencucian uang.










