TVRINews, Jakarta
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) bagi terperiksa Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Persidangan etik tersebut digelar guna menguji pertanggungjawaban disiplin sang jenderal di lingkungan internal kepolisian.
Langkah penegakan disiplin ini ditempuh menyusul rampungnya proses pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan oleh tim pemeriksa Propam Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di tubuh Korps Bhayangkara.

"Selasa tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS," ucap Trunoyudo dikutip, Selasa 17 November 2026.
Berdasarkan ketentuan penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri, komisi sidang etik akan dipimpin oleh perwira tinggi Polri dengan pangkat setara atau lebih tinggi dari terperiksa. Dalam persidangan tersebut, majelis komisi berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi, penempatan khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara ini, Irjen Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Berdasarkan hasil pengusutan penyidik, praktik penyadapan ilegal tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat turut disebut menjadi korban dalam kasus ini.










