TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan tidak ada impunitas maupun perlakuan istimewa dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar berinisial EHS. Persidangan tersebut digelar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta akses ilegal (illegal access) di lingkungan Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang etik tersebut dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Birowabprof Lantai 2 Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Trunoyudo menjelaskan, sidang kode etik ini dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi diemban oleh Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, didampingi tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Tony Surya Putra.
Adapun perkara yang diperiksa dalam persidangan menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan tidak prosedural. Selain itu, EHS juga diduga melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangannya di lingkungan Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Menurut Trunoyudo, langkah penindakan internal ini sejalan dengan program Kapolri terkait pembenahan internal atau bersih-bersih ke dalam. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dinilai harus berawal dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Sebagai bentuk dari komitmen terhadap penegakan disiplin dan kode etik profesi, Polri terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo.
Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian penegakan kode etik profesi Polri dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri pun memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.
Saat ini, proses persidangan KKEP terhadap EHS masih terus berlangsung. Divisi Humas Polri memastikan akan menyampaikan perkembangan maupun putusan akhir sidang kepada publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi.










