TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan negara kepada PT Taspen (Persero) terkait perkara investasi reksadana yang melibatkan terpidana Ekyawan Heri Primaryanto. Penyerahan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Asep menjelaskan bahwa serah terima tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara itu, pengadilan menetapkan barang bukti berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balansit V2 atau INEG G2 sejumlah 996.694.959,5143 unit untuk dirampas dan diserahkan kepada negara guna memulihkan kerugian keuangan PT Taspen.
Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa Ekyawan Heri Primaryanto bersama Antonius Kosasih melakukan perbuatan melawan hukum terkait investasi pada reksadana tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/2104-2025 tanggal 22 April 2025, kerugian keuangan negara yang diderita PT Taspen mencapai Rp1 triliun.
Asep menyampaikan bahwa jaksa telah mengeksekusi putusan melalui penjualan kembali unit reksadana untuk memperoleh nilai aktiva bersih (net asset value) sejak 29 Oktober hingga 12 November 2025. “Setelah seluruh proses pemulihan aset dilakukan, hari ini KPK menyerahkan kembali barang rampasan tersebut kepada PT Taspen sesuai amar putusan,” ujarnya.
Adapun aset yang diserahkan berupa uang hasil penjualan kembali reksadana senilai Rp883.038.394.268 yang telah ditransfer pada 20 November 2025 ke rekening Biro THT Taspen. Selain itu, terdapat enam unit efek yang telah dipindahkan ke rekening efek PT Taspen pada 17 November 2025.
Asep berharap aset yang telah dikembalikan ini dapat dikelola dengan baik oleh PT Taspen. “Mudah-mudahan dana ini bisa tumbuh dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan,” ujarnya.
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam memastikan pemulihan kerugian negara dapat dirasakan langsung oleh institusi maupun pihak yang terdampak.










