TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memulangkan sebanyak 84 orang dari 510 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diselamatkan. Hal ini diungkapkan oleh, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah.
“Dalam aspek perlindungan, sebanyak 84 korban telah dipulangkan selama periode 13–19 November 2026,” kata dia pada Jumat, 20 November 2026.
Tak hanya itu, ia menuturkan jika saat ini Polri tengah melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI atau Kementerian P2MI.
Di mana, pendampingan terhadap korban meliputi penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Dalam perkembangan perkara lainnya, Nurul menyampaikan bahwa Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol untuk mencari keberadaan Almisri setelah diterbitkannya Red Notice.
Sebelumnya, Polri telah menerima sebanyak 207 laporan dalam sepekan mulai dari 13-19 November 2026. Di mana, sebanyak 510 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diselamatkan yang terdiri dari 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Dalam operasi tersebut, Polri mengamankan 238 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil penyidikan, kata dia para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Adapun modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Dikesempatan yang sama, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, penanganan TPPO menjadi salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” kata Erdi.
Selain penindakan, Polri mencatat 279 kegiatan edukasi pencegahan TPPO melalui program Rise and Speak dengan melibatkan 47.550 peserta. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga di wilayah yang berpotensi menjadi lokasi perekrutan korban.










