Penulis: Fityan

---

TVRINews - Jakarta

Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK, Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Sudewo, untuk diperiksa terkait dugaan suap pada sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik mengingat KPK tengah mengusut keterkaitan Sudewo saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Sudewo terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 September, sekitar pukul 09.42 WIB. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan setelah menyelesaikan prosedur administrasi di lobi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan ini. "KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA-Kementerian Perhubungan," ujarnya kepada awak media, Senin (22/9).

Budi menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pendalaman kasus yang sudah berjalan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah mengisyaratkan dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus ini. "Mengingat yang bersangkutan ada dalam beberapa perkara, jadi kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk semua perkara yang terkait," kata Asep.

Asep memerinci bahwa jejak Sudewo terendus dalam proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan jalur kereta api di Solo Balapan-Kadipiro, Tegal-Semarang, Cianjur-Bogor, serta di beberapa ruas jalur di Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. "Insyaallah pada saatnya akan sampai ke yang bersangkutan," tegas Asep, mengindikasikan kemungkinan peningkatan status hukum Sudewo di masa depan.

Kasus ini juga memicu aksi unjuk rasa oleh warga Pati di depan gedung KPK pada 1 September lalu. Mereka mendesak agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka. "Tolong dengarkan suara rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Pati tidak percaya dengan KPK," seru salah satu perwakilan warga melalui pengeras suara. Mereka menuntut kejelasan dan kepastian hukum, menolak janji yang terus diulur.

---

Editor: Redaksi TVRINews