TVRINews, Jakarta
Polda Metro Jaya telah mengungkap delapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama periode 13–19 November 2026. Di mana, sebanyak 23 perempuan dan anak teridentifikasi sebagai korban.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengatakan kasus ini mencakup perekrutan pekerja migran secara nonprosedural, dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga eksploitasi seksual terhadap anak.
“Pada enam perkara diungkap bersama Polres jajaran. Dari penanganan tersebut, polisi mengamankan 11 tersangka dan mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak,” kata dia pada Jumat, 20 November 2026.
Dalam salah satu kasus, lanjutnya penyidik mencegah keberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia yang diduga akan ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi. Di mana, perekrutan dilakukan melalui tawaran pekerjaan di luar negeri dengan proses penempatan yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya mengungkap dua perkara dugaan TPPO dengan modus perekrutan ABK di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo mengatakan, petugas mengamankan seorang nakhoda dan seorang penyalur dalam dua perkara tersebut. Polisi juga mengidentifikasi tujuh korban.
Berdasarkan hasil penyidikan, korban direkrut melalui media sosial maupun perantara dengan tawaran pekerjaan sebagai ABK. Sebagian korban bahkan masih berusia anak ketika direkrut.
“Dalam proses penanganan perkara, penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi penjeratan utang. Kedua kasus tersebut masih didalami bersama Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya,” sebutnya
Polda Metro Jaya juga melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), tercatat 57 kegiatan dengan total 7.319 peserta.
Edukasi dilaksanakan di sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara, serta sejumlah lokasi perekrutan tenaga kerja. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai modus perdagangan orang, termasuk tawaran pekerjaan yang tidak jelas perusahaan maupun prosedur penempatannya.
Dalam penanganan korban, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah instansi, di antaranya BP3MI, UPT P3A, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan keprihatinan kepada para korban. Ia menegaskan, kepolisian mengedepankan penanganan perkara secara profesional dan objektif, sekaligus memastikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak korban.
Budi juga mengingatkan agar informasi mengenai perkara disampaikan berdasarkan fakta yang terverifikasi serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Khusus korban anak, identitas dan privasi harus dijaga untuk melindungi martabat serta kepentingan terbaik mereka.
Polda Metro Jaya mengajak masyarakat lebih cermat sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama yang berasal dari sumber tidak jelas. Legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja dan prosedur pemberangkatan perlu dipastikan agar masyarakat tidak terjebak praktik perdagangan orang.
Apabila menemukan indikasi TPPO atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110.










