TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sampai saat ini, masih melakukan penelusuran keberadaan Almisri setelah Interpol menerbitkan Red Notice. Hal ini, diungkapkan oleh Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah yang mengatakan, jika upaya pencarian dilakukan melalui koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol.
Di sisi lain, Nurul memastikan penanganan perkara yang melibatkan Bupati Kupang tetap berjalan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri turut memberikan asistensi dalam proses penanganan perkara tersebut.
Ia sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan penyelesaian perkara melalui perdamaian. Menurut Nurul, proses hukum masih berlangsung sesuai prosedur.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya pada Jumat, 20 November 2026.
Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, data 62 korban anak yang disampaikan sebelumnya merupakan hasil kompilasi penanganan kasus TPPO dari berbagai wilayah di Indonesia. Polri masih melakukan konfirmasi kepada masing-masing Polda untuk memperbarui informasi mengenai kondisi para korban.
Yolanda juga mengungkapkan bahwa penanganan dugaan perekrutan WNI sebagai tentara bayaran sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan ke Rusia. Para korban diketahui berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun laporan mengenai dugaan keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan belum tercatat secara resmi dalam data perkara yang ditangani Polri.
Menanggapi berbagai modus perekrutan tenaga kerja, Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tanpa informasi perusahaan dan proses penempatan yang jelas.
Masyarakat juga diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta memastikan seluruh dokumen keberangkatan sesuai prosedur. Penyerahan paspor maupun dokumen pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan juga perlu dihindari.










