TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berencana melaporkan seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam program Sekolah Rakyat. Langkah koordinasi ini diambil di tengah sorotan publik mengenai dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mensos Gus Ipul dijadwalkan menyambangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 8 Mei 2026. Pihak lembaga antirasuah menilai inisiatif tersebut sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi sejak dini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK sangat terbuka untuk menjadi mitra mitigasi sedini mungkin. Terlebih, saat ini KPK juga tengah menjalankan kajian terkait program Sekolah Rakyat tersebut.
"Kita akan potret bagaimana kebijakan itu, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana proses bisnisnya, termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasanya," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis 7 Mei 2026.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal perencanaan hingga proses evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita harus melihat dari awal proses perencanaannya. Bagaimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) itu disusun, apakah sudah menggunakan pembanding baik harga, penyuplai, maupun kualitasnya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan kebutuhan secara kuantitas maupun kualitas, hingga bagaimana proses tendernya. Ini kita mitigasi sejak awal agar tidak ada ruang terjadinya korupsi," tambah Budi.
Sorotan terhadap program Sekolah Rakyat ini memang menguat setelah muncul dugaan pengadaan sepatu yang mencapai angka Rp27 miliar, dengan harga per pasang yang disebut-sebut mencapai Rp700 ribu.
Berdasarkan catatan KPK, sektor pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi salah satu celah terbesar praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menunjukkan adanya penurunan skor di Kementerian Sosial dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, di mana aspek pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu poin yang disorot.
