TVRINews, Riau
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai negara.
Penertiban pertama dilakukan terhadap pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat, 20 November 2026. Perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan hasil temuan, keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

(Foto: TVRINews/HO-Kejagung)
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Permohonan pelepasan kawasan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
Sementara itu, penertiban juga dilakukan terhadap PT RAPP yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

(Foto: TVRINews/HO-Kejagung)
Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya," ujar Anang dalam keterangan tertulis, dikutip, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menyampaikan, penertiban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya.
Satgas PKH, lanjutnya, akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.










