TVRINews, Jakarta
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut sebanyak 493 ribu penerima bantuan sosial (Bansos) tidak memenuhi syarat atau tidak tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan Pahala dalam rapat Sranas PK bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dirinya mencatat sebanyak Rp 523 miliar telah digunakan untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
“Dari Bu Mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK. Keluarlah data-data itu, bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah diatas upah minumun provinsi atau daerah,” kata Pahala dalam rapat Stranas PK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa 5 September 2023.
Kemudian, Pahala menuturkan bahwa dari 493 ribu penerima bansos yang tidak tepat, terdapat 23,8 ribu penerima yang merupakan kalangan dari Aparatur Sipil Negarq (ASN).
Baca Juga: KPK Kembali Jadwalkan Pemeriksaan Cak Imin Pekan Depan
“Kita padankan data dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN,” ujar Pahala.
Adapun, daerah dengan jumlah terbesar dalam penyaluran bansos yang tidak tepat diantaranya, terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenernya tidak tepat,” ucap Pahala
Pahala berharap agar ketidaktepat sasaran dalam penyaluran bansos tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh instansi terkait.
“Jadi sekali lagi, rapat hari ini kita mengundang semua daerah, kita pulangin data, mohon diperbaiki, kita kasih waktu sebulan” kata Pahala.
“Orang miskin gadapet, orang kaya malah dapet. Itu aja penyakit bansos,” tutupnya.
